SUKABUMI — Panglima Laskar DPP GOIB Sukabumi, Maulana mendesak Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Sukabumi, untuk segera menertibkan pertambangan emas tanpa ijin (PETI) di Sukabumi. Selain itu, aktivitas tambang di Gunung Manglayang Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas dan bangunan perusahaan kandang ayam di bukit bongas Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi.
Panglima menilai, keberadaan PETI maupun kandang ayam yang berlokasi disekitar hutan Perum Perhutani, bila dibiarkan terbukti bakal merusak hutan dan mengancam keselamatan lingkungan. Pihaknya yang peduli dan ingin ikut melestarikan peninggalan arkeologi di Gunung Manglayang Desa Tegalpanjang yang akan dibongkar oleh pengusaha pertambangan. Kalo itu terjadi, pelaku melanggar Perda Kabupaten Sukabumi No 22 tahun 2013, tentang rencana tata ruang wilayah.
Selama ini, kata Maulana, Perum Perhutani tidak mengalami kemajuan dan melakukan pencegahan dalam upaya penertiban PETI khusus di kawasan hutan di Pajampangan. Terkait keberadaan perusahaan kandang ayam milik pengusaha terkemuka, terkesan adanya pemberiaran dari pamengku kebijakan.
“Para gurandil di sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, semakin merajalela. Informasi, mereka atau pelaku bertindak sekehendak hati seakan di Sukabumi ini tidak ada hukum. Jumlah mereka dapat mencapai ratusan orang bahkan mungkin ribuan. Lucunya para gurandil itu seakan dibiarkan merusak hutan oleh pihak yang paling bertanggung jawab yakni Perum Perhutani,” ujar Maulana didampingi Ahmad Hilal Ketua Komando Laskar DPP GOIB Sukabumi.
Ia menuturkan, aksi oknum para gurandil itu sudah terjadi sejak tahun 1999 atau 22 tahun yang lalu. Mereka secara berkelanjutan menguras hutan di Pajampangan dengan mengabaikan teknik-teknik penambangan yang benar. Para oknum gurandil cenderung mengacak-acak hutan dan menimbulkan ancaman terhadap keselamatan lingkungan dalam bentuk erosi dan banjir.
“Tidak mungkinlah, para gurandil itu menerapkan teknik-teknik yang benar dalam menjalankan aktivitas pertambangannya. Pasti cara-cara yang mereka terapkan kacau balau dan merusak lingkungan,” ujar Ahmad.
Ahmad mengaku, miris atas perbuatan kelompok gurandil itu yang menimbulkan kerusakan sangat parah pada hutan-hutan di blok-blok milik Perum Perhutani. Seperti Mataram, Hanjuang Barat, Puncak Buluh, hingga Blok Ciemas. Hutan-hutan tersebut diranjah dari pagi hingga pagi lagi atau sepanjang 24 jam dengan sistem kerja gurandil bergantian.
“Berdasarkan perkembangan di lapangan, kami melihat para gurandil itu diduga dibiarkan merusak hutan oleh Perhutani. Alasan yang selalu disampaikan, Perhutani kekurangan personel untuk memberantas gurandil. Ini dalih klise yang selalu diulang-ulang,” ujar Ahmad
Padahal, lanjut Ahmad, dengan kapasitas, wewenang, serta sumber daya yang dimiliki Perum Perhutani, bukanlah hal yang sulit untuk menaklukkan gurandil. Perum Perhutani dapat menjalin koordinasi dengan TNI dan Polri serta Satpol PP untuk melancarkan operasi penertiban PETI.
“Gurandil makin merebak dan bergerak dengan pola terorganisir. Ini pertanda ketidakberdayaan Perhutani menghadapi gurandil,” tandasnya. (Rudi Samsidi)
