SUKABUMI, sukabumizone.com || Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin mewacanakan usulan moratorium izin pertambangan di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. Wacana ini diutarakan seusai serap aspirasi masyarakat dan sebelumnya telah meninjau langsung ke beberapa titik lokasi terdampak bencana alam di Kabupaten Sukabumi.
Zainul mengatakan, saat melaksanakan serap aspirasi masyarakat Kabupaten Sukabumi, ada aspirasi soal bagaimana kondisi bencana yang ada di Kabupaten Sukabumi. Apa sebabnya, termasuk kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini.
“Seluruh masukan sudah saya tampung semuanya, nanti kita akan sampaikan, kita akan rapat kerja dengan komisi, dengan mitra komisi. Tadi saya lihat dari seluruh masukannya, memang harus jadi perhatian khusus kita ini, terutama soal bencana alam ini,” ungkapnya seusai serap aspirasi masyarakat di Kabupaten Sukabumi, Minggu (08/22).
Zainul memandang, kunci penanganan bencana alam di Kabupaten Sukabumi, pertama selama masa tanggap darurat yaitu meminta seluruh titik lokasi yang terdampak longsor tidak ada satu pun yang terisolasi, semua akses harus kebuka.
“Semua harus kebuka, bagaimana caranya. BNPB, BPBD, bersama dengan aparat TNI, Polri, seluruh relawan, harus sama-sama saling bantu membantu bekerja keras untuk membuka seluruh akses, atau seluruh titik yang terkena dampak,” tuturnya.
“Gak boleh ada satu pun, apa, yang terdampak banjir longsor itu gak bisa ditembus, karena itu bahaya. Ini sudah, waktu terlalu panjang mereka menunggu untuk bisa dibantu ya,” tambahnya.
Yang kedua, sambung Zainul, yang sudah bisa dibuka aksesnya, segera penuhi kebutuhan dasarnya. Misal soal pakaian, makanan, kemudian soal peralatan dapur, tikar dan segala macamnya. “Itu yang paling pokok selama tanggap darurat ini,” bebernya.
Lalu kemudian, kata Zainul, bila memungkinkan tahap rehabilitasi untuk pengungsi. Ini yang jangka panjang dan perlu duduk bersama stake holder, mulai pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi maupun pusat duduk bareng melihat lagi tata kelola, tata ruang, tata wilayah yang ada di Kabupaten Sukabumi.
“Misalnya, apakah masih layak wilayah selatan (Kabupaten Sukabumi) itu masih dijadikan daerah pertambangan. Sudah terlihat dampaknya hari ini seperti ini loh, kalau saya pribadi sih mengusulkan moratorium, kalau memungkinkan ya. Stop dulu lah, jangan ada izin-izin pertambangan untuk wilayah selatan,” tegasnya.
Editor : Surya Adam
